DPRD Jabar Ingatkan Sekolah Maung Jangan Buru-buru: Perlu Pengkajian Matang – BANDUNG – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat menyampaikan peringatan penting kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait program unggulan Sekolah Maung (Manusia Unggul). Dewan menilai, rencana pembentukan sekolah unggulan bertaraf internasional ini masih terkesan tergesa-gesa dan belum dilandasi kajian akademik serta kesiapan anggaran yang matang .
Menanggapi wacana yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi, Komisi V DPRD Jabar meminta agar proyek pendidikan ini tidak dipaksakan hanya untuk memenuhi janji politik, namun harus diprioritaskan pada peningkatan kualitas sekolah yang saat ini masih tertinggal.
❌ Kritik DPRD: Konsep Masih Abstrak, Anggaran Belum Jelas
Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jabar, para anggota dewan menyoroti sejumlah kelemahan fundamental dari rencana pembentukan Sekolah Maung.
Elly Farida, anggota Komisi V, menekankan bahwa hingga saat ini Sekolah Maung masih berada pada tahap wacana dan belum pernah dibahas secara resmi di DPRD. Belum ada penjelasan rinci terkait konsep kelembagaan, sasaran peserta didik, skema anggaran, maupun dasar hukum pendiriannya .
“Kami mengapresiasi wacana Sekolah Maung, namun sebagai anggota DPRD, tugas kami memastikan setiap program memiliki dasar perencanaan yang jelas, konsep akademik yang terukur, serta mekanisme anggaran yang transparan,” tegas Elly.
Sementara itu, anggota dewan lainnya, Maulana Yusuf, menyoroti efek slot gacor pemaksaan dalam pelaksanaan program ini. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kualitas demi sekadar memenuhi target janji politik, yaitu mendirikan 10 sekolah kejuruan unggulan berasrama (boarding school).
“Jangan memberikan kesan tergesa-gesa hanya untuk memenuhi janji politik. Hentikan proses Sekolah Maung saat ini dan kembalikan pada kesepakatan awal, yaitu fokus membangun satu pilot project di Tajug Gede, Purwakarta, sebelum ekspansi besar-besaran,” tegas Maulana .
Senada dengan itu, Zaini Shofari menyoroti belum adanya pembahasan soal kebutuhan anggaran. Menurutnya, saat ini dinas terkait hanya berupaya menerjemahkan keinginan gubernur tanpa fondasi regulasi yang benar-benar siap.
“Pendidikan Panca Waluya dulu menghabiskan Rp3,2 miliar, hari ini seperti apa kondisinya? Alumninya kemana, ngapain aja? Jangan sampai Maung pun nasibnya sama,” ujar Zaini mengkritisi program serupa sebelumnya yang dinilai gagal .
💡 Saran DPRD: Pilot Project Dulu, Baru Ekspansi
Komisi V DPRD Jabar mayoritas tidak menolak gagasan sekolah unggulan. Namun, mereka bersikukuh bahwa program tersebut harus dimulai secara terbatas agar bisa dievaluasi secara menyeluruh sebelum dikembangkan lebih luas .
Maulana Yusuf bahkan mengingatkan bahwa kesepakatan awal antara Komisi V dan Dinas Pendidikan Jabar pada 27 Januari 2026 menekankan pembangunan Sekolah Maung hanya di satu titik sebagai percontohan. Karena itu, ia mendesak agar ekspansi ke puluhan sekolah lainnya dihentikan sementara .
*“Ini yang jadi catatan penting, semua hampir bersepakat, kalaupun mau dilakukan hanya sekolah dengan skala yang sangat kecil, misalnya satu atau dua sebagai pilot project. Jangan sampai program ini hanya seperti memberi garam pada lautan, di mana sekolah yang sudah unggul (seperti SMA 3 dan 5 Bandung) justru ditambah suplemen, sementara sekolah yang benar-benar tertinggal tidak tersentuh,”* pungkas Maulana .
🔍 Tinjauan Langsung ke Lapangan
Di tengah kritik yang mengalir, Komisi V DPRD Jabar juga melakukan langkah konkret dengan meninjau langsung kesiapan sekolah-sekolah yang diproyeksikan menjadi lokasi Sekolah Maung.
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung, melakukan inspeksi mendadak ke SMAN 1 Majalengka pada Rabu (13/5/2026) untuk memastikan kesiapan sekolah tersebut. Menurutnya, kunjungan ini bertujuan memastikan bahwa setiap tahapan pendidikan, mulai dari input siswa hingga proses pembelajaran, berjalan dengan standar kualitas tinggi .
“Kita tidak mau main-main dengan program ini. Ini bukan urusan politik atau sekadar urusan gubernur, melainkan tanggung jawab moral kita untuk memastikan proses pembelajaran di lingkungan pendidikan benar-benar berkualitas,” tegas Yomanius .
Ia menambahkan, fokus utama harus tertuju pada penguatan sistem pembelajaran agar sekolah yang diproyeksikan benar-benar menjadi sekolah model yang berintegritas .
📌 Respon Gubernur Dedi Mulyadi
Menanggapi masukan dari DPRD, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penurunan kualitas sekolah negeri unggulan di Jawa Barat sudah memasuki tahap gawat darurat, sehingga intervensi cepat diperlukan .
“Seiring dengan waktu, dengan diberlakukan zonasi, tingkat sbobet kualifikasi sekolah terus mengalami penurunan tajam. Kalau ini terus-terusan pemerintah provinsi membiarkan, maka nanti yang sekolah di sekolah swasta adalah anak orang kaya, anak pejabat,” ujar Dedi.
Ia juga menegaskan, konsep sekolah unggulan bukan hal baru, melainkan sistem yang dahulu sudah berjalan di hampir seluruh kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia menolak pendekatan pilot project yang terlalu lama dan memilih langsung mengembalikan pola rekrutmen berbasis prestasi di sekolah-sekolah favorit yang sudah ada .
🏁 Kesimpulan
DPRD Jabar mendukung penuh peningkatan kualitas pendidikan di Jawa Barat. Namun, mereka memperingatkan agar implementasi Sekolah Maung tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Dewan menginginkan kajian akademik yang matang, transparansi anggaran, serta evaluasi melalui pilot project sebelum kebijakan ini diterapkan secara masif di 41 sekolah.
“Program ini adalah ikhtiar besar Jawa Barat untuk mendorong sekolah berkualitas. Harapan kita, program ini menjadi pilot project bagi sekolah-sekolah lain. Ultimate goal-nya adalah melahirkan sekolah dan siswa-siswi yang benar-benar berkualitas,” tutup Yomanius Untung .
